Archive for the ‘PENDIDIKAN MADRASAH’ Category

SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM BAHASA ARAB DI MADRASAH / SEKOLAH

8 April 2010

SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM BAHASA ARAB DI MADRASAH / SEKOLAH

Posted July 12th, 2009 by jamiels

PERKEMBANGAN KURIKULUM BAHASA ARAB
DI MADRASAH / SEKOLAH
PENDAHULUAN

Tradisi pesantren dan madrasah sangat kental dengan bacaan kitab-kitab salaf atau yang lebih dikenal dengan kitab kuning, dimana kitab ini membutuhkan ilmu alat yang disebut Ilmu nahwu dan sharraf untuk bisa memahaminya. Kurikulum yang dipakai adalah model sorogan, artinya seorang guru menjadi instruktur dan murid menyimak sesuai materi yang dibahas.
Dengan demikian kurikulum yang ada di madrasah atau pesantren perlu ada perubahan agar tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang bernuansa Islam lainnya.

PEMBAHASAN

Perkembangan Kurikulum Bahasa Arab di madrasah/Sekolah

A. Modernisasi Pendidikan dan Pesantren
Modernisasi paling awal dari sistem pendidikan di Indonesia, harus diakui, tidak bersumber dari kalangan kaum muslimin sendiri.sistem pendidikan modern pertama kali, yang pada gilirannya mempengaruhi sistem pendidikan Islam, justru diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini bermula dengan perluasan kesempatan bagi pribumi dalam paroan kedua abad 19 untuk mendapatkan pendidikan. Program ini dilakukan kolonial Belanda dengan mendirikan volkshoolen, sekolah rakyat, atau sekolah desa (nagari) dengan masa belajar selama 3 tahun, dibeberapa tempat di Indonesia sejak dasawarsa 1870-an. Pada tahun 1871, terdapat 263 sekolah dasar semacam itu dengan siswa sekitar 16.606 orang; dan menjelang 1892 meningkat menjadi 515 sekolah dengan sekitar 52.685 murid.
Poin penting dalam eksperimen Belanda dengan sekolah desa atau sekolah nagari, sejauh dalam kaitannya dengan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam, transformasi sebagian surau di Minangkabau menjadi sekolah Nagari model Belanda. Memang berbeda dengan masyarakat muslim di Jawa umumnya yang memberikan respon dingin, banyak kalangan masyarakat muslim Minangkabau memberikan respon yang cukup baik terhadap sekolah desa. Perbedaan respon diantara masyarakat jawa dengan Minangkabau ini banyak berkaitan dengan watak kultural yang relatif berbeda diantara kedua masyarakat ini, dan juga berkaitan dengfan pengalaman historis yang relaitif berbeda baik dalam proses dan perkembangan Islamisasi maupun dalam berhadapan dengan kekuasaan Belanda.
Selain mendapatkan tantangan dari sistem pendidikan Belanda, pendidikan tradisional Islam juga harus berhadapan dengan sistem pendidikan moderen Islam. Dalam konteks pesantren, tantangan pertama dari sistem pendidikan belannda, menurut Sutan Takdir Alisyahbana, sistem pendidikan pesantern harus ditiggalkan atau, setidaknya, ditransformasikan sehingga mampu menghantarkan kaum Muslimin ke gerbang rasionalitas dan kemajuan. Jika pesantern dipertahankan, menurut Takdir, berarti mempertahankan keterbelkangan dan kejumudan kaum muslimin. Tetapi, sebagaimana kita ketahui, pesantern tidak bergeming; tetap bertahn dalam kesendiriannya.

B.Madrasah dan semangat Desentralisasi pendidikan
Dilihat dari sejarahnya setidak-tidaknya ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah, yaitu: pertama, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan islam tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat; kedua, adanya kekhawatiran atas cepatnya perkembangan persekolahan belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekular di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembnaga sekularisme, maka masayrakat muslim terutama para reformis berusasha melakukan reformasi melalui upaya pengembangan pendidikan dan pemberdayaan madrasah.
Kata ”madrasah” adalah isim makan dari kata : darasa – yadrusu-darsan wa durusan wa dirasatan, yang berarti ; terhapus,. Hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari ( al-munjid, 1986). Dilihat dari pengertian ini maka madrasah berarti merupakan tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidak tahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai denagn bakat, minat dan kemampuannya. Pengetahuan dan keterampilan seserang akan cepat usang selaras dengan percepatan kemajuan Iptek dan perkembangan zaman, sehingga madrasah pada dasarnya sebagai wahana untuk merngembangkan kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbarui pengetahuan, sikap dan keterampilan secara berkelanjutan, agar tetap up to date dan tidak cepat usang.

C. Perlunya Madrasah Merespons Tantangan Pendidikan nasional.
Secara umum pendidikan nasional sedang menghadapi dua tantangan yang berat, yaitu tantangan internal dan eksternal. Secara internal, kita telah dihadapkan pada hasil-hasil studi internasioal yang selalu menempatkan kita dalam posisi juru kunci untuk pendidikan dan ranking atas untuk korupsi.
Menghadapi kedua tantangan tersebut, maka perubahan, inovasi dan pembaruan merupakan ”kata kunci” yang perlu dijadikan titik tolak dalam mengembangkan pendidikan nasional pada umumnya. Pengembangan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, teatpi memerlukan masukan-masukan dan gerakan bersama antar semua institusi, baik institusi pendidikan (dasar, menengah dan tinggi), institusi ekonomi, politik, sosial, budaya, agama serta masyarakat pada umumnya, untuk mendukung terwujudnya cita-cita tersebut.
Untuk memanaj perubahan tersebut perlu bertolak dari visi yang jelas, yang kemudian dijabarkan dalam misi, dan didukung oleh skill, intensif, sumber daya (fisik dan nono fisik, termasuk SDM), untuk selanjutnya diwujudkan dalam rencana kerja yang jelas. Dengan demikian, akan terjadilah perubahan.jika salah satu aspek saja ditinggalkan, maka akan mempunyai ekses tertentu. Misalnya jika visi ditinggalkan atau dalam pengembangan madrasah tidak bertolak dari visi yang jelas, maka akan berakibat hancur.
Perubahan atau inovasi itu sendiri memang hanyalah sebagai alat bukan tujuan. Apa yang dituju oleh perubahan itu adalah penigkatan mutu pendidikan, sehingga masing-masing sekolah/madrasah dituntut untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan secara serius dan tidak sembrono, ia harus mampu memberikan quality assurance ( jaminan mutu), mampu memberikan layanan yang prima, serta mampu bertanggung jawabatas kinerjanya kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat sebagai stakeholders.

D. Menyoroti Keberadaan kurikulum Madrasah.
Pengembangan pendidikan madrasah tidak dapat ditangani secara parsial atau setengah-setengah, tetapi memerlukan pemikiran pengembangan yang utuh, terutama ketika dihadapkan pada kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan yang mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah ( baca penjelasan UU. No. 20/2003 tentang Sisdiknas).
Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pada periode H.A. Mukti Ali ( mantan menteri Agama RI), ia menawarkan konsep alternatif pengembangan madrasah melalui kebijakan SKB 3 menteri, yang berusaha menyejajarkan kualitas madrasah dengan non-madrasah, derngan porsi kurikulum 70% umum dan 30 % agama. Pada periode Menteri Agama Munaw2ir Sadzali menawarkan konsep MAPK. Dan pada periode menteri Agama RI. H. Tarmizi Taher Menawarkan konsep madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam.
Untuk kedangkalan pengetahuan agama lulusan madrasah, Menteri Agama Munawir Sadzali mencoba menawarkan MAPK ( Madrasah Aliyah Program Khusus). Hal ini dimaksudkan untuk menjawab problem kelangkaan ulama dan/atau kelangkaan umat yang menguasai kitab-kitab berbahasa Arab serta ilmu-ilmu keislaman.
Sedangkan menteri Agama Tarmizi Taher Mencoba menawarkan kebijakan dengan jargon ” madrasah sebagi sekolah umum yang berciri khas agama Islam”, yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non-madrasah. Kebijakan ini ditindak lanjuti oleh Menteri Agama berikutnya.bahkan Malik Fajar Memantapkan eksistensi madraasah untuk memenuhi tiga tuntutan minimal dalam penigkatan kualitas madrasah, yaitu (1) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman; (2) bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah ; (3) bagaimana madrasah mampu merespons tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan ipteks dan era globalisasi.

E. Pengembangann kurikulum Madrasah ( sebuah model alternatif)
Menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh dan praktik hidup keislaman, terutama dalam mengantisipasi peraadaban global, adalah merupakan tawaran yanag selalu aktual. Disisi lain kurikulum madrasah perlu dikembangkan secara terpadu, dengan menjadikan ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai petunjuk dan sumber konsultasi bagi pengembangan berbagai mata pelajaran umum, yang operasionalnya dapat dikembangkan dengan cara mengimplisitkan ajaran dan nilai-nilai islam kedalam bidang studi Ips, IPA dan sebagainya, sehingga kesan dikotomis tidak terjadi.model pembelajarannya bisa dilaksanakan melalui team teaching , yakni guru bidang IPS, IPA atau lainnya bekerjasama dengan guru pendidikan agama Islam untuk menyusun disain pembelajaran secar konkret dan detail, untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. ,

F. Pemanfaatan media dalam menunjang kemahiran berbahasa arab siswa madrasah.
Macam-macam media yang digunakan. Secara umum media pengajaran bahasa dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu media pandang (visual aids), media dengar (audio aids) dan media dengar-pandang (audio-visual aids). Media pandang dapat berupa benda-benda alamiah, orang dan kejadian; tiruan benda-benda alamiah, orang dan kejadian; dan gambar benda-benda alamiah, orang dan kejadian.
Penggunaan laboratorium bahasa sebagai alat bantu pengajaran bahasa telah diakui efektifitasnya oleh para pakar pengajaran bahasa. Akan tetapi, untuk sekolah¬-sekolah di Indonesia pada umumnya, terutama di wilayah kabupaten, peralatan ini sering kali hanya merupakan angan-angan yang sulit dicapai karena harganya yang relatif tinggi.
Media pengajaran bahasa yang paling lengkap adalah media dengar pandang, karena dengan media ini terjadi proses saling membantu antara indra dengar dan indra pandang. Yang termasuk jenis media ini adalah televisi, VCD, komputer dan Laboratorium Bahasa yang mutakhir. Dengan televisi yang menggunakan parabola dapat diakses siaran berbahasa Arab dari berbagai negara, seperti Arab Saudi, Emirat Arab, Kuwait, Irak, dan Pakistan. Siaran itu kemudian dapat direkam dengan menggunakan CD Writer sehinga dapat diputar berulang kali sebagai alat peraga.
VCD juga merupakan media pengajaran bahasa yang cukup efektif digunakan. Alat ini mirip dengan tape recorder hanya lebih lengkap. Tape recorder hanya didengar, sementara VCD didengar dan dilihat. Saat ini telah banyak program-program pengajaran bahasa Arab yang dikemas dalam bentuk CD, namun untuk mengoperasikannya tidak cukup dengan VCD tetapi dengan komputer yang dilengkapi dengan multimedia. Dalam konteks pengajaran ALA, telah banyak program pengajaran ALA yang dikemas dalam bentuk CD, misalnya: Alif-Ba-Ta, Al-Qamus al-mushowwar li As-Shigar, Bustan Ar-Raudloh, Juha 1-2, Jism al-Insan, Hadiqah al-Arqam, Masrahiyah al-Huruf al-Arabiyah, Ta’lim al-Lughah al-Arabiyah, ‘Alam al-Tajarub li as-Sigar, Jazirah al-Barka:n, dan Mausuah al-Musabaqah wa al-Algha:z serta masih banyak lagi.

KESIMPULAN
Salah satu kelemahan mendasar sistem pengajaran bahasa Arab di kalangan non-Arab adalah lemahnya kurikulum pengajaran yang diterapkan. Dalam segenap aspeknya, terutama visi dan metodologi, kurikulum yang ada pada umumnya mengajarkan bahasa Arab dengan orientasi tradisonal, yakni demi tujuan-tujuan keagamaan dengan aksentuasi pada aspek penguasaan grammar dan keahlian menterjemah. Untuk masa sekarang ini, sistem pengajaran dengan model kurikulum seperti ini tidak lagi relevan dan oleh karenanya harus segera dirubah. Sebab, bahasa Arab sebagai bahasa internasional tidak lagi hanya berfungsi sebatas bahasa agama, akan tetapi telah menjadi media komunikasi seluruh aspek kehidupan. Konsekuensinya, bahasa Arab tidak lagi cukup hanya dikuasai secara pasif dalam bentuk penguasaan grammar dan keahlian menterjemah, akan tetapi harus dikuasi secara komunikatif dalam pengertian yang lebih luas, baik lisan maupun tulisan. Untuk itu, pengenalan- sebagaimana tujuan tulisan ini- serta pengembangan kurikulum yang mendukung sistem pengajaran bahasa Arab yang lebih modern menjadi sebuah keharusan.

DAFTAR PUSTAKA

Muhaimin. 2003. Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam. Bandung: Penerbit Nuansa.

Azyumardi azra. 1997. Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju millennium baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Muhaimin. 2005. Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PAYUNG HUKUM PENDIDIKAN MADRASAH

8 April 2010

 

Judul Dokumen Kategori Tahun
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Peraturan Pemerintah (PP) 2007
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/O/2007 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2007
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 122/P/2007 Tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Bagi Guru Dalam Jabatan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan PendidikanDasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2007Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan / atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan / atau Hibah Luar Negeri Peraturan Pemerintah (PP) 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan Peraturan Pemerintah (PP) 2006
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2006
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2006
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2006
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia Peraturan Presiden 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah (PP) 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah Peraturan Pemerintah (PP) 2005
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Undang-Undang 2005
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementrian Negara Republik Indonesia Peraturan Presiden 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Peraturan Pemerintah (PP) 2004
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang 2003
Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen Keputusan Presiden (Kepres) 2000
Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.00.6/ED/488/97 Tanggal 21 November 1997 Tentang Pengaturan Induk KKM (Kelompok Kerja Madrasah) Madrasah Aliyah Keagamaan Swasta Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam 1997
Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.00.6/ED/488/97 Tanggal 21 November 1997 Tentang Pengaturan Induk KKM (Kelompok Kerja Madrasah) Madrasah Aliyah Keagamaan Swasta Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam 1997
Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.00.6/ED/381/97 Tanggal 29 Agustus 1997 Tentang Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Program Keterampilan dan Keagamaan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam 1997
Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/PP.00.6/J/54/97 Tanggal 10 Januari 1997 Tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam 1997
Keputusan Menteri Agama No. 426 Tahun 1995 tentang Honorarium Guru Tidak Tetap dan Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Guru Tetap Pada Madrasah Negeri di Lingkungan Departemen Agama Keputusan Menteri Agama (KMA) 1995
Keputusan Menteri Agama Nomor 374 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Kegamaan Keputusan Menteri Agama (KMA) 1993
Keputusan Menteri Agama Nomor 18/E/93 Tentang Penugasan Kepada Sub- Direktorat Pendidikan Guru Agama dan BPGA Direktorat Pembinaan Guru Agama Islam untuk Pelaksanaan Sebagian Tugas Pembinaan Guru di Lingkungan Departemen Agama Keputusan Menteri Agama (KMA) 1993
Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah Kegamaan Keputusan Menteri Agama (KMA) 1993
Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 1992 Tentang Pemberian Kuasa Pengalihan Tugas Pegawai dan Guru dari Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Keputusan Menteri Agama (KMA) 1992
Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 1991 Tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah Keputusan Menteri Agama (KMA) 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah Peraturan Pemerintah (PP) 1990
Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 1990 Tentang Hari-hari Libur untuk Tahun 1991 Keputusan Menteri Agama (KMA) 1990
Keputusan Menteri Agama Nomor 190 Tahun 1990 Tentang Konsultasi SPP-DPP Madrasah Tsanawiyah, Aliyah dan Pendidikan Guru Agama Tahun 1990 Keputusan Menteri Agama (KMA) 1990
Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 Tentang Status Madrasah Swasta di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Keputusan Menteri Agama (KMA) 1989
Keputusan Menteri Agama Nomor 335 Tahun 1989 Tentang Uraian Pekerjaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Keputusan Menteri Agama (KMA) 1989
Keputusan Menteri Agama Nomor 136 Tahun 1989 Tentang Hari-hari Libur untuk Tahun 1990 Keputusan Menteri Agama (KMA) 1989
Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1988 Tentang Ijazah Madrasah dan PGAN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Keputusan Menteri Agama (KMA) 1988
Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Program Khusus Keputusan Menteri Agama (KMA) 1987
Keputusan Menteri Agama Nomor 193 Tahun 1987 Tentang Evaluasi Belajar Tahap Akhir Pada Madrasah dan Pendidikan Guru Agama Negeri Keputusan Menteri Agama (KMA) 1987
Keputusan Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 1997 tentang Persamaan Eselon Bagi Jabatan Kepala Sekolah Swasta di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara 1987
Keputusan Menteri Agama Nomor 193 Tahun 1987 Tentang Evaluasi Belajar Tahap Akhir Pada Madrasah dan Pendidikan Guru Agama Negeri Keputusan Menteri Agama (KMA) 1987
Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1987 Tentang Penyesuaian Struktur Program Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Keputusan Menteri Agama (KMA) 1987
Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 1985 Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Ujian Akhir Sekolah-sekolah Agama Negeri Pusat Tahun Ajaran 1985/1986 Keputusan Menteri Agama (KMA) 1985
Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1985 Tentang Pemberian Wewenang Mengesahkan Salinan Atau Fotocopy Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB/Tanda Lulus dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Tanda Lulus di Lingkungan Departemen Agama Keputusan Menteri Agama (KMA) 1985
Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Dasar) Keputusan Menteri Agama (KMA) 1984
Keputusan Menteri Agama Nomor 100 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama) Keputusan Menteri Agama (KMA) 1984
Keputusan Menteri Agama Nomor 101 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) Keputusan Menteri Agama (KMA) 1984
Keputusan Menteri Agama Nomor 102 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Pendidikan Guru Agama Negeri Keputusan Menteri Agama (KMA) 1984
Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 1980 Tentang Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama Instruksi Menteri Agama (IMA) 1984
Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri Keputusan Menteri Agama (KMA) 1978
Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri Keputusan Menteri Agama (KMA) 1978
Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1976 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Keputusan Menteri Agama (KMA) 1976
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan Undang-Undang 1971
Keputusan Menteri Agama Nomor 213 Tahun 1970 Tentang Penghentian Penegerian Sekolah/Madrasah2 Swasta dan Pendirian/Pembukaan Sekolah-2/Madrasah Negeri dalam Lingkungan Departemen Agama Keputusan Menteri Agama (KMA) 1970
Undang Undang Dasar 1945

DATA Pendidikan Madrasah DI INDONESIA 2004-2005

8 April 2010

Gambaran Umum Data Pendidikan Pada Madrasah

Tahun Pelajaran 2004-2005

 

A.    Lembaga Madrasah

       Pendataan secara terpadu terhadap lembaga pendidikan yang bernaung dibawah Departemen Agama (Madrasah) sudah dimulai sejak tahun 1998.  Saat ini, pendataan tersebut ditangani oleh Bagian Data dan Informasi Pendidikan Setditjen Kelembagaan Agama Islam.  Jumlah lembaga yang berhasil didata dari tahun ketahun menunjukkan adanya peningkatan yang cukup pesat.  Perkembangan jumlah madrasah yang berhasil didata sepanjang tahun 2001 hingga 2004 disajikan pada gambar berikut:

       Gambar 1. Pertumbuhan jumlah lembaga madrasah dari tahun 2001 sampai 2004

      Jadi rata-rata jumlah madrasah sepanjang tahun 2001 sampai 2004 terjadi penambahan sebanyak 3% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan madrasah-madrasah baru bagi madrasah swasta, dan adanya penegrian madrasah dengan pertimbangan madrasah negeri menjadi madrasah model percontohan dan induk pembinaan    bagi    madrasah  swasta di lingkungannya,  disamping itu

beberapa madrasah yang baru terdata karena lokasi yang sulit terjangkau.  Gejala ini menunjukkan adanya pertumbuhan madrasah dimasa mendatang, pendidikan madrasah mampu menampung peningkatan jumlah peserta didik seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

      Pertumbuhan lembaga pendidikan madrasah, sebagian besar dari swadaya masyarakat yang didirikan dengan niat agar dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anaknya untuk pendidikan umum dan agama.  Hal ini tampak jelas status madrasah 91,5% berstatus swasta sedangkan yang berstatus negeri atau dikelola oleh pemerintah hanya berjumlah 8,5%.  Perbandingan untuk seluruh tingkat disajikan secara lengkap pada gambar berikut:

Gambar 2. Perbandingan status madrasah pada tahun 2004.

      Dengan sistem pengelolaan yang dilakukan langsung oleh masyarakat ditambah dengan kondisi masyarakat dimana sebagian besar dari mereka berasal dari golongan kurang mampu, menyebabkan perkembangan madrasah tidak secepat sekolah umum.

B.    Peserta Didik (Siswa)

      Saat ini (kondisi Tahun Pelajaran 2004-2005) total siswa pada madrasah berjumlah 6.022.965 jiwa mulai dari tingkat MI hingga MA. Pada tingkat MI siswa berjumlah 3.152.665 atau 12.1 % dari jumlah penduduk usia sekolah 7 – 12 tahun, pada tingkat MTs siswa berjumlah 2.129.564 atau 15.9 dari jumlah penduduk usia sekolah 13 – 15 tahun, pada tingkat MA siswa berjumlah 744.736 atau 5,7 % dari jumlah penduduk usia sekolah 16 – 18 tahun. Perkembangan jumlah siswa dari tahun 2001 hingga 2004 pada gambar berikut ini :    

    Gambar 3. Perkembangan jumlah siswa sejak tahun 2001 hingga 2004.

Pertumbuhan tersebut secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.  Hal ini menunjukkan adanya indikasi keinginan masyarakat yang lebih tinggi untuk menyekolahkan anaknya dimadrasah dibandingkan sekolah umum.

      Dari rasio rombongan belajar (rasio jumlah siswa per rombongan belajar), terlihat bahwa rasio pada tingkat MTs lebih tinggi daripada MI dan MA. Rasio rombel pada tingkat MTs 33,9; pada tingkat MA 32,1 dan pada tingkat MI 21,3. 

      Daya serap madrasah terhadap siswa baru yang mendaftar termasuk tinggi.  Pada tingkat MI tahun 04/05 daya serap mencapai 97,0% dari jumlah pendaftar yang ada.  Hal ini berarti terdapat 3,0% dari pendaftar yang tidak dapat diserap oleh MI.  Sementara pada tingkat MA, daya serap pada tahun 04/05 91,3% yang berarti terdapat 8,7% dari para siswa calon pendaftar tidak dapat diserap.

      Beragamnya kualitas input siswa baru pada madrasah dapat dilihat pada tabel 2.9 sampai 2.11 (Jumlah Pendaftar dan Siswa Baru Berdasarkan Asal Sekolah).  Pada tingkat MI, sebagian besar (47,8%) siswa baru langsung dari orang tua yang berarti bahwa mereka tidak melalui pendidikan pra sekolah.  Siswa baru yang melalui pendidikan TK Islam sebanyak 40,0% dan sisanya sebanyak 12,3% melalui pendidikan TK Umum.

      Pada tingkat MTs, sebagian besar siswa baru berasal dari SD Negeri (mencapai 70,6%) disusul dari MI Swasta sebanyak 21,5%; MI Negeri sebanyak 5,6% dan SD swasta sebanyak 2,2%.  Pada tingkat MA, siswa baru sebagian besar berasal dari MTs Swasta (mencapai 47,6%) disusul SMP Negeri sebanyak 23,1%; MTs Negeri sebanyak 21,0% dan SMP Swasta sebanyak 8,3%.   Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat MTs dan MA juga banyak diminati oleh para lulusan dari sekolah umum.

      Lulusan MI, sebagian besar melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi mencapai 88.7% yang tersebar pada MTs, SMP dan Pondok Pesantren.  Lulusan yang melanjutkan MTs sebanyak 49.3%; SMP sebanyak 29.5% dan Pondok Pesantren sebanyak 9.9%.   Sedangkan yang yang lainnya sebanyak 10.4% tidak diketahui.

      Lulusan MTs yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sebanyak 63.9% yang tersebar pada MA, SMA dan Pondok Pesantren.  Sebanyak 8.2% melakukan pendidikan informal melalui kursus-kursus dan bekerja, sedangkan yang lainnya sebanyak 27.9 tidak diketahui.    Lulusan yang melanjutkan MA sebanyak 39.5%; SMA sebanyak 37.8% dan Pondok Pesantren sebanyak 11.4%.  Lulusan MA yang melanjutkan Perguruan Tinggi yang terdaftar pada PTAI sebanyak 21.6% dan PTU sebanyak 14.0%.

      Dari penjelasan sebelumnya diperoleh informasi bahwa siswa baru pada tingkat MI sebagian besar adalah siswa yang yang belum melalui pendidikan pra sekolah.  Hal ini menjadi salah satu kendala yang menyebabkan tingkat pengulang pada MI masih tinggi. Jika dibandingkan dengan MTs dan MA, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pengulang pada MI mencapai 2.6 % untuk  MTS 0.2% dan untuk MA 0.2 %, dari data diatas pengulang untuk MI mencapai 10  kali lebih tinggi dibandingkan MTs dan MA.   

      Secara umum bahwa tingkat putus sekolah pada tingkat MTs dan MA lebih tinggi dibandingkan MI.  Selain itu juga terlihat bahwa tingkat putus sekolah pada MTs dan MA ada sedikit kenaikan sedangkan pada MI terus menurun.  Salah satu penyebab tingginya tingkat putus sekolah pada MTs dan MA adalah kemampuan sosial ekonomi orangtua.  Orangtua siswa pada madrasah sebagian besar (mencapai 84%) berasal dari golongan kurang mampu (pendapatan dibawah UMR).  Hal inilah yang menyebabkan siswa mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Tabel 1. Tingkat Putus Sekolah (%) setiap tingkat kelas pada Tahun Pelajaran 2003-2004.

  Kls 1 Kls2 Kls 3 Kls 4 Kls 5 Kls 6 Rata2
MI 0.87 0.66 0.68 0.73 0.88 0.61 0.74
MTs 1.74 1.57 0.92 - - - 1.43
MA 1.68 1.07 0.48 - - - 1.11

 

 

C.   Tenaga Pengajar (Guru)

      Guru yang mengajar pada madrasah dari tingkat MI hingga MA berjumlah 524.679 yang terdiri dari Guru PNS sebanyak 71.422 (13.61%) dan guru Non-PNS sebanyak 453.257 (86.39%). 

Banyaknya jumlah guru Non-PNS karena banyaknya lembaga madrasah yang berstatus swasta yang langsung dikelola oleh masyarakat. 

Gambar 4. Jumlah Guru berdasarkan Status Kepegawaian.

Kualifikasi pendidikan guru sampai saat ini masih relatif rendah.  Hal ini terlihat yang disajikan pada gambar dibawah ini.  Persebaran tingkat pendidikan guru menumpuk pada jenjang SLTA, D2 dan S1 atau lebih.  Pada tingkat MI, kualifikasi guru sebagian besar berada pada SLTA dan D2.  Tingkat MTs dan MA sebagian besar kualifikasi pendidikan guru sudah mencapai S1 atau lebih.

 

Gambar 5. Kualifikasi Pendidikan Guru.

      Kualifikasi guru MI yang sudah memenuhi standar (D2 atau lebih) berjumlah 49.5% dan yang belum memenuhi standar sebanyak 50.5%.  Pada tingkat MTs yang sudah memenuhi standar (D3 atau lebih) sebanyak 66.2% dan yang belum memenuhi standar sebanyak 33.8%.  Pada tingkat MA yang sudah memenuhi standar (S1 atau lebih) sebanyak 72.0% dan yang belum sebanyak 28.0%.

 

D.    Fasilitas Ruang Belajar

      Ruang kelas yang dalam kondisi baik (layak untuk digunakan) hanya 55,6% atau berjumlah sekitar 126.095 dari tingkat MI hingga MA.  Jumlah ini sangat tidak sesuai bila dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar yang harus dilayani berjumlah 233.776.  Dari angka tersebut jelaslah bahwa hanya 53,9% rombongan belajar yang dapat dilayani dengan ruang kelas yang memadai.  Sedangkan sisanya sebanyak 46,1% rombongan belajar menggunakan ruang kelas yang kurang memadai.

 

Gambar 6. Kondisi Ruang Kelas.

     Dari data yang dikumpulkan terlihat bahwa jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan secara kombinasi (pagi dan siang) mencapai 5.9%.  Yang berarti terdapat sebanyak 2.376 madrasah terpaksa menggunakan waktu pagi sampai sore hari untuk menyelenggarakan pendidikan karena kekurangan ruang kelas.  Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan pada siang hari sebanyak 14.1% dan sebanyak 80,0% madrasah menyelenggarakan pendidikan dipagi hari.

      Untuk mengatasi kondisi yang demikian, maka perlu peran pemerintah dalam memberikan bantuan kepada madrasah untuk mendirikan ruang kelas baru atau memperbaiki ruang kelas yang rusak. 

 

 

E.  Keuangan

     Keuangan madrasah pada tingkat MI, MTs dan MA yang berasal dari peran serta masyarakat dan orangtua sebesar 26,5%; 37,1% dan 34,6%.  Dari keuangan yang ada sebagian besar (mencapai 65%-68%) digunakan untuk gaji dan honor guru dan karyawan.  Sedangkan alokasi dana yang digunakan untuk proses belajar mengajar hanya 5,0%-5,9%.

INFO KEMAJUAN MADRASAH

8 April 2010
Visi Besar Majukan PendidikanOleh webmaster, 2008-06-12

Pendidikan menjadi kata kunci keberhasilan sebuah bangsa. Jika dunia pendidikan maju, maka bangsa juga akan maju. Demikian pula sebaliknya.Namun kenyataan yang ironis masih menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Prasarana dan sarana pendidikan yang kurang memadai, kualitas dan kompetensi guru yang belum, optimal, minimnya anggaran pendidikan, serta tingginya angka putus sekolah karena kemiskinan, adalah sederet masalah yang membelit dunia pendidikan kita.

Sumber : republika.co.id       Dibaca : 599 kali



Pendidikan Keagamaan Hadapi Kendala SeriusOleh webmaster, 2008-06-12

YOGYAKARTA–Menteri Agama M Maftuh Basyuni menegaskan, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat berkepentingan untuk memperkenalkan Islam sebagai agama Rahmatan lil Alamin. ”Kami merasa berkewajiban menjawab tuduhan zalim yang menuding Islam sebagai agama terorisme,” kata Menteri Agama saat memberi sambutan atas penganugerahan doktor honoris causa kepada Grand Mufti Dr Ahmad Badruddin Hassoun di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis (22/5).

Sumber : repblika.co.id       Dibaca : 357 kali



Kanwil Depag Jabar : Waspada Ada Oknum Penipu yang Seolah-olah Akan Memberi BantuanOleh webmaster, 2008-06-06

Bandung, 3/6 (Pinmas)–Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi Jawa Barat Muhaimin Lutfie meminta agar pengurus yayasan, pengelola madrasah dan ponpes yang berada di wilayah Jawa Barat untuk berhati-hati dengan adanya oknum-oknum yang melakukan penipuan dengan modus operandi melalui telepon mengaku Kanwil Depag Jabar yang akan memberikan bantuan untuk yayasan, madrasah dan ponpes dengan terlebih dulu mentransfer sejumlah dana ke nomor rekening tertentu.

Sumber : depag.go.id       Dibaca : 3310 kali



Membalik Zaman, MTs Makin DiminatiOleh webmaster, 2008-06-06

TEMPEL (KR) – Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dulu selalu terpinggirkan dan banyak tidak diminati dengan alasan kuno, ndesa, tertutup, berdaya saing rendah dan sebagainya. Tapi kini seiring perkembangan zaman dengan kurikulum yang sama seperti SMP dengan nilai tambah volume lebih, yakni dalam bidang pendidikan agama dan diperkuat bahasa Arab serta bahasa Inggris, MTs pun kebanjiran siswa.

Sumber : kr.co.id : Kedaulatan Rakyat Online       Dibaca : 596 kali



Madrasah Bertaraf Internasional Akan Dibangun di PekalonganOleh webmaster, 2008-06-06

Pekalongan (GP-Ansor): Kabupaten Pekalongan terpilih sebagai lokasi pendirian madrasah bertaraf internasional. Pembangunan itu akan menjadi pionir di Jateng dan rencananya dicanangkan langsung oleh Menteri Agama, Maftuh Basyuni Hal itu diketahui dari audiensi Kepala Kantor Depag Jateng H Masyhudi dengan Bupati Hj Siti Qomariyah di Rumah Dinas Bupati, Rabu.

Sumber : gp-ansor.org       Dibaca : 749 kali


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.